Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menolak dicabutnya subsidi kesehatan. Hal itu menyusul defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dia menuturkan Komisi IX DPR telah berulang kali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Kesehatan soal BPJS Kesehatan. “Kita tahu hampir semua subsidi sudah ditarik semua, nah kesehatan...Read More
Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Effendi menilai BPJS Kesehatan saat ini jungkir balik sendirian mengatasi masalah yang melilitnya termasuk soal defisit keuangan. “Ibarat mobil Mercy seri C plus terbaik, tetapi masalahnya, bensin enggak ada. Masih premium sehingga jalan ndut-ndutan,” kata Dede saat rapat kerja dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil...Read More
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan lebih transparan dalam hal pengelolaan dana iuran. Menurut Ketua Komisi XI DPR RI Dede Yusuf, BPJS Ketenagakerjaan belum transparan dalam hal pengelolaan dana iuran dari para pekerja. Pengelolaan dana iuran saat ini ditakutkan Dede tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan...Read More
Kastara.ID, Jakarta – Persoalan pemutusan kontrak kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit pada awal tahun ini menjadi sorotan Komisi IX DPR RI. Apalagi, dalih yang dipakai pemerintah atas pemutusan kerja sama tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat akreditasi sebagai salah satu ketentuan kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan. Terkait hal...Read More
Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, angkat bicara perihal akreditasi RS yang ramai dibicarakan. Persoalan tersebut sempat berdampak pada penghentian layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan awal 2019 ini. Menurutnya, ketentuan akreditasi sudah sewajarnya ditaati setiap fasilitas kesehatan. “Kalau dia merasa terbebankan dengan sistem akreditasi ya jangan jadi rumah sakit, ambil klinik saja....Read More
Anggota DPRI RI Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi terkait rumah sakit yang tidak menerima BPJS merupakan rumah sakit yang belum terakreditasi. Dede mengaku pihaknya telah menelusuri permasalahan Rumas sakit yang tidak menerima BPJS. Setelah dilakukan pemantauan, ternyata permasalahannya adalah areditasi. Menurutnya, rumah sakit yang sudah menjadi mitra BPJS tersebut sudah diberi waktu lima tahun...Read More
Dari 2800 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Indonesia, terdapat sekitar 800 rumah sakit yang belum menyelesaikan akreditasi. Ke-800 rumah sakit mitra BPJS tersebut diberi waktu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan akreditasi. Jika tidak, BPJS Kesehatan bisa menghentikan kerja sama. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menuturkan sebelumnya rumah sakit mitra BPJS...Read More
