Jakarta, – Anggota DPR RI, Dede Yusuf menyesalkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim yang meluncurkan program Kampus Merdeka tanpa terlebih dahulu “sowan” alias sosialisasi kepada mitra lembaga DPR.
Menurut Legislator yang membidangi ruang lingkup Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah ini, Mendikbud harusnya menyampaikan setiap konsep dan gagasannya terlebih dahulu kepada anggota DPR RI, sebelum akhirnya diluncurkan kepada publik.
“Mestinya sebelum di launch ke publik, itu (red:Kampus Merdeka) harus dibicarakan bersama dengan DPR dulu. Mengapa? Karena ketika menyangkut kebijakan, dampak kepada publiknya. Mestinya DPR itu harus mendengar dan memahami dulu,” kata Legislator dari partai berlambang mercy ini usai menghadiri peluncuran program Kampus Merdeka di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/01/20).
Sikap Mendikbud yang tak “sowan” dulu ke DPR ternyata bukan kali pertama ini terjadi. Sebelumnya, saat meluncurkan program Merdeka Belajar, Nadiem juga tak mensosialisasikan konsep gagasan tersebut terlebih dahulu ke DPR.
“Nah itu (Merdeka Belajar) juga. Gagasan disampaikan ke kita. Padahal kita mintanya ke kita dulu baru dilaunching,” tegasnya.
Berangkat dari persoalan itu, Dede mengaku enggan mengomentari 4 (empat) kebijakan dalam program Kampus Merdeka yang dicanangkan Mendikbud tersebut. Bahkan dikatakan Dede, pihaknya akan memanggil Mendikbud pada Selasa pekan depan untuk melakukan rapat kerja (Raker) bersama DPR di Senayan.
“Saya belum mau memberikan komentar apapun. Karena hari selasa kami mengundang beliau (Red:Mendikbud) raker di komisi,” katanya.
Terlepas dari itu, Dede mempertanyakan tentang kesiapan dan kejelasan program Kampus Merdeka yang dirancang Mendikbud. Menurutnya, gagasan-gasan yang di cetuskan Nadiem sampai saat ini hanya mengikuti konsep dan gagasan dari luar negeri.
“Ini kan merombak sesuatu yang sangat besar sekali. Pertanyaannya siapkah sumber daya manusia di bawah kemendikbud nanti untuk melaksanakannya? Kalau gagasannya sih saya pikir sampai saat ini mengikuti gagasan di luar negeri. Tetapi nanti kesiapan-kesiapan ini yang perlu kita pertanyakan. Oleh karena itu hari Selasa kami tunggu Pak Menteri untuk menyampaikan ke komisi, bisa menjelaskan urgensinya, yang kaitanya nanti dampaknya pada anggaran dan sebagainya juga,” ujar Dede.
Lebih
lanjut, Dede berpesan kepada Mendikbud agar ke depannya dapat menjadi mitra
yang baik bagi DPR. Dalam artian, Mendikbud dapat melakukan sosialisasi
terlebih dahulu kepada DPR sebelum akhirnya meluncurkan konsep dan
kebijakan-kebijakan kepada publik.
“Harapan kami sih demikian, kalau kita bermitra dengan baik. Dan kita
sebagi fungsi pengawasan mestinya disampaikan dulu di DPR baru dilaunching ke
publik,” tandasnya.
Seperti diketahui, Mendikbud meluncurkan program Kampus Merdeka di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta pada Jumat (24/01/20) kemarin. Setidaknya ada 4 (empat) poin kebijakan Mendikbud dalam Kampus Merdeka. Pertama, kebijakan terkait Otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.
Kedua, program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.Ketiga, terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) dan yang tak kalah pentingnya yang keempat, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). (Monitorday.Com)
