Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menolak keras rencana pemerintah mengenakan pajak pada sektor jasa pendidikan.
“Kami tidak setuju dengan hal ini,” ujar Dede Yusuf kepada detikcom, Kamis (10/6/2021) malam.
Dia mengingatkan pemerintah agar tak membuat pendidikan menjadi komersil. Dia menilai pajak pendidikan bakal melegalkan sekolah memungut uang dari orang tua.
“Jangan jadikan pendidikan komersil. Karena dengan menarik pajak artinya melegalkan sekolah menarik biaya kepada orang tua,” ucapnya.
Dede mengatakan pajak jasa pendidikan bakal berdampak pada bertambahnya beban orang tua siswa. Padahal, kata Dede, UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional menjamin pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat.
“Itu makanya keluar dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” tutur Dede.
Dia juga mengatakan banyak sekolah yang kesulitan keuangan akibat pandemi Corona. Dia menilai pemerintah mestinya bertanggung jawab membantu keuangan sekolah di masa pandemi Corona. “Apalagi dalam kondisi pandemi ini, di mana banyak sekolah yang kolaps dan megap-megap, terutama sekolah swasta di daerah daerah. Sangat tidak bijaksana jika fungsi pelayanan publik yang mestinya menjadi tanggung jawab negara pun dipajakin,” jelas Dede. (detik.com)
